Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir/Net

Bisnis

Erick Thohir: Ada BUMN yang Masih Punya Utang Proyek Pembangunan Jalan Tol 2016, Keterlaluan!

SABTU, 14 OKTOBER 2023 | 07:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Persoalan yang membelit BUMN harus segera diselesaikan sepenuhnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh terhadap BUMN, termasuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi sebelum masa kepemimpinannya.

Ditemui dalam acara "1.000 Manusia Bercerita" dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (13/10), Erick menjawab seputar kabar mengenai utang perusahaan BUMN terhadap perusahaan milik Jusuf Kalla (JK), PT Bukaka Teknik Utama, yang jumlahnya mencapai Rp 300 miliar.

Ia mengatakan, utang tersebut terjadi jauh sebelum ia menjabat sebagai Menteri BUMN. Utang terjadi untuk pembangunan proyek lama, katanya, tanpa merinci secara detail kronologi atas utang yang dimaksud.


Ia juga memaparkan ada perusahaan BUMN yang masih memiliki utang atas proyek pembangunan jalan tol pada 2016.

"Ada juga BUMN yang korup, makanya, oknum kita penjarahin seperti Jiwasraya, Asabri, ataupun isu-isu yang di karya-karya. Tapi itu bukan situasi mencerminkan hari ini, kebanyakan (kasus) lama, ada pembangunan jalan tol 2016 belum dibayar, itu kan keterlaluan," kata Erick kepada wartawan.

Erick berjanji untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut satu persatu dan melakukan program bersih-bersih di tubuh perusahaan BUMN sebagaimana kesepakatan bersama Komisi VI DPR RI.

"Saya akan perhatian (permasalahan utang dengan JK). Waktu itu saya sampai bilang sama Komisi VI DPR, ayo sama-sama kita panggil direksi-direksi yang dulu merampok uang BUMN dan juga menyakiti rakyat," ujar Erick.

Ia juga akan membalikkan anggapan bahwa BUMN memiliki banyak utang. Faktanya, modal BUMN saat ini mencapai Rp 3.200 triliun, jauh lebih besar dari utangnya yang sebesar Rp 1.600 triliun.

BUMN saat ini juga memiliki laba hingga Rp 250 triliun dan mampu memberikan dividen hingga Rp 80 triliun kepada negara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya